Bukan Sekadar Klaim, Sekda Pontianak Tegaskan Kinerja Pemerintah Harus Terukur Lewat Angka

Kilas Sanggau – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, memberikan penekanan serius terhadap standardisasi capaian kerja di lingkungan pemerintah kota. Dalam arahannya, ia menyebut ukuran keberhasilan kinerja pemerintah tidak cukup hanya klaim, tetapi harus dibuktikan melalui angka yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Amirullah usai memimpin apel rutin Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (5/1/2026). Menurutnya, angka-angka indikator makro merupakan cerminan paling jujur dari efektivitas program pembangunan yang telah dijalankan.

Amirullah memaparkan bahwa saat ini sejumlah indikator utama ekonomi Kota Pontianak menunjukkan tren yang positif. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan yang diambil pemerintah memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Kalau kita bilang sukses, ukurannya apa? Paling gampang dengan angka,” jelas Amirullah. Ia kemudian membeberkan beberapa data kunci:

• Angka Kemiskinan: Berhasil ditekan hingga berada di kisaran 4 persen.
• Angka Pengangguran: Saat ini berada di angka sekitar 7,7 persen.
• Realisasi Pendapatan: Telah melampaui angka 95 persen.
• Realisasi Belanja: Mencapai kisaran 91 persen.

Selain poin-poin tersebut, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengendalian inflasi juga menjadi fokus yang terus dijaga konsistensinya oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Pada tahun anggaran 2026, Kota Pontianak menghadapi tantangan finansial dengan adanya penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar 5,17 persen. Hal ini menyebabkan total APBD turun dari Rp2,219 triliun pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp2,096 triliun di tahun 2026.

Menyikapi hal tersebut, Amirullah menegaskan pentingnya prioritas pada belanja modal atau investasi fisik. Baginya, pembangunan jalan, drainase, pasar, hingga puskesmas adalah bentuk pelayanan yang paling adil karena dinikmati langsung oleh seluruh warga, bukan hanya kelompok tertentu.

“Kalau pendapatan berkurang, belanja juga harus berkurang. Tidak bisa pendapatan turun, belanja tetap. Namun, belanja modal perlu diprioritaskan karena dampaknya luas bagi pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Amirullah mengingatkan para ASN agar bersikap profesional dan mendukung penuh program pemerintah pusat maupun provinsi, seperti program makan bergizi gratis dan penguatan koperasi. Ia meminta aparatur tidak bersikap “latah” di media sosial dan fokus pada peningkatan pendapatan daerah melalui edukasi pajak kepada warga.

Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak diharapkan menjadi contoh dalam hal perilaku dan kinerja pegawainya. Amirullah mendorong setiap individu ASN untuk berprestasi di bidangnya masing-masing demi mendukung kesuksesan organisasi secara kolektif.

“Filosofi otonomi daerah itu mensejahterakan warga Kota Pontianak. Itu yang harus kita pahami dan wujudkan melalui prestasi kerja nyata,” pungkasnya.